SuaraSumut.id - Ketua KPK Firli Bahuri didugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Gugatan juga dilayangkan kepada Pokja unit kerja pengadaan barang/jasa Pemkab Pakpak Bharat, Sumatera Utara (Sumut).
Gugatan itu dilayangkan oleh Rinto Maha, Seven Zebua cs sebagai Kuasa Hukum dari CV AMK berkaitan dengan proses tender pengadaan barang/jasa di Kabupaten Pakpak Bharat.
"Jadi kita itu gugat perbuatan melawan hukum mereka (Pokja). Penyalahgunaan wewenangnya dalam pengadaan barang dan jasa. Ketua KPK kita gugat, karena tujuan mereka melakukan tindakan itu tidak dibarengi dengan pencegahan korupsi," kata Rinto Maha kepada SuaraSumut.id, Kamis (7/7/2022).
Gugatan yang dilayangkan kepada Ketua KPK Firli Bahuri bertujuan untuk terciptanya sistem atau proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia berjalan dengan fair. Sehingga, fungsi pencegahan korupsi di KPK berjalan.
Baca Juga:Jokowi : Hati-hati yang Suka Makan Mi Instan, Harganya Bisa Naik
"Kita maunya tempat yang sudah ada penindakan itu diawasi agar lebih baik. KPK pernah lakukan penindakan disana, tapi tidak diawasi dan terjadi lagi," kata Rinto Maha.
Dilihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Medan, gugatan itu didaftarkan pada 4 Juli 2022 dengan nomor 77/G/2022/PTUN.MDN.
Namun hanya Pokja unit kerja pengadaan barang/jasa Pemkab Pakpak Bharat yang dicantumkan. Sementara Ketua KPK tidak dicantumkan sebagai tergugat.
Plt Kadis Kominfo Kabupaten Pemkab Pakpak Bharat Agusman Harapan Padang menyatakan, pihaknya sudah mendengar hal itu.
"Terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa kominfo tidak terlalu mengetahui di sana. Tapi kita tahu dan mengikuti informasi terkait adanya gugatan itu," katanya.
Baca Juga:Beda Ramsay Hunt Syndrome dengan Bell's Palsy
Sementara itu, hingga berita ini dimuat pihak KPK belum memberikan tanggapannya terkait dengan digugatnya Firli Bahuri.
Kontributor : Budi warsito
