SuaraSumut.id - Kasus Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Medan Andy Yudhistira yang mengarahkan dukung ke capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru.
Bawaslu Medan menyatakan bahwa Andy melanggar UU tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari pemeriksaan yang dilakukan Bawaslu Medan selama selama 14 hari, Andy diduga melanggar Pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, lalu tentang peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
"Kemudian UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil," kata Ketua Bawaslu Medan David Reynold, Rabu (31/1/2024).
Namun, untuk sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Andy, Bawaslu Medan menyerahkannya ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Baca Juga:Tim AMIN Desak Bawaslu Tuntaskan Perkara Kabid Disdik Medan Arahkan Pilih Prabowo Dalam 3x24 Jam
"(Sanksi) kita serahkan ke KASN," ujarnya.
Sementara itu, Tim Hukum AMIN Sumut, Yance Aswin menyampaikan pihaknya telah menerima pemberitahuan dari Bawaslu Medan terkait hal ini.
"Jadi kita sudah terima pemberitahuan dari Bawaslu Kota Medan perihal laporan kita. Poinnya (sanksi) diserahkan (ke KASN), jadi sejalan itu dengan pernyataan Wali Kota Bobby Nasution," katanya kepada SuaraSumut.id.
Pihaknya menunggu sanksi seperti apa yang diberikan KASN kepada Andy yang telah terbukti melanggar UU tentang Netralitas ASN.
"Kita meminta hasil pemeriksaan KASN segera disampaikan ke publik, masyarakat Kota Medan. Apapun yang menjadi hasil daripada itu kita hargai," ucapnya.
Baca Juga:Kabid Disdik Medan Arahkan Dukung Prabowo-Gibran Diperiksa Inspektorat
Aswin mengatakan jika KASN memberi sanksi baik itu ringan, sedang, atau berat terhadap Andy, pihaknya akan kembali membuat laporan ke Bawaslu.
- 1
- 2
