SuaraSumut.id - Sejumlah kepala dusun (kadus) di Sumatera Utara (Sumut), diintimidasi untuk memenangkan capres dan caleg tertentu pada Pemilu 14 Febuari 2024. Hal itu dibeberkan oleh Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) Sumut.
Koordinator Tim Hukum AMIN, Yance Aswin mengatakan bahwa kadus yang mendapat intimidasi memenangkan salah satu capres tersebut berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).
"Di Labuhanbatu Utara, di situ ada intimidasi dari beberapa yang mengatasnamakan oknum penguasa agar para kepala dusun atau keluarga-keluarganya, supaya tetap memilih pasangannya 02, kita langsung aja (beberkan) karena itu datanya," ujarnya kepada SuaraSumut.id, Jumat (9/2/2024) sore.
Ia menyampaikan karena tidak mau mengikuti arahan untuk memenangkan salah satu capres, terjadi perselisihan hingga akhirnya ada kadus yang dipecat.
Baca Juga:Safwan Khayat Harap Polrestabes Medan Berantas Sindikat Mafia Tanah
"Mereka tidak mau, karena tidak mau maka terjadi perselisihan bahasa, dari perselisihan bahasa ini implikasi yang terburuk akhirnya mereka dinonaktifkan, bahkan ada yang diberhentikan," ujar Yance.
Atas kondisi ini, Tim Hukum AMIN Sumut berpesan kepada Bupati Labura untuk menindaklanjuti adanya intimidasi terhadap kadus untuk memenangkan salah satu capres.
"Dan ini miris sekali, kita berpesan kepada Bupati Labura untuk hal ini tolong diteliti dan dicari tahu secara pasif, bila perlu kami akan turun menyampaikan ini. Tidak pun karena pemilu ini, Anda punya tugas dan tanggung jawab untuk menertibkan hal-hal seperti ini," ujarnya.
Tak hanya intimidasi untuk memenangkan capres tertentu, lanjut Yance, sejumlah kadus di Sumut juga dipaksa memenangkan caleg tertentu. "Selanjutnya ada di Kabupaten Langkat, kadus diintimidasi memenangkan salah satu caleg," ujarnya.
Tim Hukum AMIN Sumut telah menerima laporan dari sejumlah kadus di Langkat, untuk selanjutnya membuat laporan ke pihak berwenang.
Baca Juga:Gibran Ingatkan Warga Sumut Jangan Golput 14 Februari Nanti
Lebih lanjut, Yance mengatakan pihaknya sejauh ini telah menerima 87 laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran Pemilu 2024.
"Saya pikir ini banyak sekali (laporan), apapun itu kita percaya bapak Kapolda, bapak Kajati, bapak ketua pengadilan, ini unsur Muspida Sumatera Utara adalah orang-orang yang berintegritas. Saya pikir untuk pemilu 2024 pada 14 februari nanti saya yakin Muspida bisa menjaga yang terbaik buat Sumatera Utara," tukasnya.
Kontributor : M. Aribowo
