-
Pemerintah fokus percepatan akses dan hunian pascabencana Aceh Timur.
-
Banjir bandang sebabkan kerusakan total permukiman warga.
-
Akses terputus dan distribusi logistik masih terbatas.
SuaraSumut.id - Pascabencana Aceh Timur menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menegaskan komitmen negara untuk mempercepat pembukaan akses dan penataan hunian bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur.
Upaya percepatan tersebut dinilai krusial dalam mendorong pemulihan sosial ekonomi masyarakat yang terdampak. Tito menyebut, langkah ini juga menjadi fondasi agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Aceh Timur dapat berjalan lebih efektif serta berkelanjutan, seiring kebutuhan warga untuk kembali beraktivitas secara normal.
Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Tito menilai terdapat perkembangan positif di lapangan. Ia menyoroti kepemimpinan daerah sebagai faktor penting dalam percepatan penanganan pascabencana Aceh Timur.
"Jadi ini salah satu fokus kita untuk Aceh Timur ini, kunjungan saya pertama dan kedua, saya melihat sudah ada kemajuan. Mentalnya Pak Bupati juga saya lihat tidak kendor. Itu yang paling penting sekali, kalau sudah pemimpinnya strong, fight, Satgas semua akan semangat," kata Tito, dikutip dari Antara, Sabtu (24/1/2026).
Penegasan tersebut disampaikan Tito saat meninjau langsung Desa Sahraja, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur. Wilayah ini menjadi salah satu titik terdampak paling berat akibat banjir bandang yang melanda kawasan tersebut.
Tito menggambarkan kondisi kerusakan yang sangat parah di desa tersebut.
"Semua rumah di sini tidak ada satu pun yang utuh. Semuanya hancur, bahkan di atas atap sekolah, ada kayu log yang sangat besar. Di atas rumah juga ada kayu log menunjukkan tingginya apa, genangan air banjir. Semua habis dan semua mengungsi. Semuanya rusak berat, hilang," kata Tito.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah terus melakukan koordinasi terpadu bersama BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta pemerintah daerah setempat untuk membuka kembali akses jalan. Targetnya, jalur menuju lokasi terdampak bisa segera dilalui kendaraan roda empat guna mempercepat distribusi logistik.
"Kita urus, ada Kepala BNPB mengurus juga, dan kemudian akses jalan apa pun juga, sedapat mungkin kita bisa masuk, meskipun dengan kendaraan trail untuk pengiriman logistik. Terutama yang penting sekali di samping juga bisa melalui sungai seperti tadi kita mencoba lewat sungai," terangnya.
Namun demikian, tantangan akses masih menjadi persoalan utama. Beberapa wilayah terdampak masih terisolasi sehingga distribusi bantuan hanya bisa dilakukan secara berkala.
"Lokasi satu dusun yang 60 (KK), kalau tidak salah. Itu di-drop tiap 3 hari sekali karena jalan daratnya tidak bisa," ujarnya.
Selain pembukaan akses, penataan hunian warga juga menjadi fokus penanganan pascabencana Aceh Timur. Tito menegaskan bahwa pembangunan hunian harus menyesuaikan kondisi sosial serta keinginan masyarakat setempat.
“Membangunkan huntara. Kalau enggak mau, langsung [membangun] hunian tetap ya. Rata-rata maunya di sini tidak mau satu hamparan, satu komplek, tapi mereka mau di tanahnya mereka, tempat yang lebih tinggi,” tuturnya.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan kehidupan warga serta memperkuat penanganan pascabencana Aceh Timur secara menyeluruh. (Antara)
