- Tokoh Pemuda Muslim Sumut, Alwi Hasbi Silalahi, menolak rencana *sweeping* lapak daging babi di Medan.
- Ia menekankan bahwa penertiban harus menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan regulasi, bukan tekanan massa.
- Hasbi menyarankan mediasi dialog terbuka antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat untuk menjaga kondusivitas kota.
SuaraSumut.id - Rencana aksi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) Islam terkait penertiban lapak penjualan daging babi di beberapa titik Kota Medan mendapat tanggapan berbeda dari Tokoh Pemuda Muslim Sumatera Utara, Alwi Hasbi Silalahi.
Hasbi menilai langkah sweeping maupun penutupan paksa lapak jual daging tidak perlu dilakukan, terlebih jika berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.
“Sweeping atau penutupan paksa tidak perlu sampai dilakukan. Hal itu justru bisa menimbulkan kesan diskriminatif dan mencederai semangat toleransi yang selama ini dijaga di Kota Medan,” kata Hasbi, Jumat, 20 Februari 2026.
Menurut Hasbi, Islam mengajarkan ketertiban, kebijaksanaan, serta penghormatan terhadap hukum dan keberagaman. Ia mengingatkan agar persoalan tersebut tidak dibingkai dalam narasi yang dapat memunculkan stigma terhadap umat Islam.
“Kita harus menjaga wajah Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Jika sampai terjadi tindakan anarkis atau intimidatif, itu justru akan menciptakan pandangan buruk terhadap umat Islam sendiri,” ujarnya.
Hasbi juga menekankan bahwa penataan usaha perdagangan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus dilakukan sesuai regulasi, bukan melalui tekanan massa.
Hasbi mengajak seluruh elemen umat Islam untuk lebih mengedepankan sikap bijak dan menahan diri.
“Ramadan adalah momentum untuk memperbaiki diri, bukan memperkeruh suasana. Umat Islam sebaiknya tidak terpancing melakukan tindakan anarkis,” katanya.
Ia menyarankan agar jika terdapat persoalan terkait lokasi atau tata kelola penjualan, langkah yang ditempuh adalah mediasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan masyarakat.
Hasbi mendorong Pemerintah Kota Medan untuk segera memfasilitasi dialog terbuka agar aspirasi semua pihak dapat didengar tanpa menimbulkan konflik.
“Langkah terbaik adalah duduk bersama. Mediasi dengan para pelaku usaha warung makan dan pedagang jauh lebih konstruktif dibandingkan aksi lapangan yang berpotensi memicu keributan,” ujarnya.
Ia berharap situasi ini tidak berkembang menjadi konflik horizontal yang merugikan semua pihak, terutama dalam menjaga kondusivitas Kota Medan sebagai kota multikultural.
“Ketertiban harus dijaga, tapi dengan cara yang beradab dan sesuai hukum. Jangan sampai semangat ibadah justru ternodai oleh tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam,” tukas Hasbi.
