- Akademisi USU Wahyu Ario Pratomo menyatakan pemulihan pascabencana di Sumatera Utara harus mencakup akses layanan dasar hingga ekonomi warga.
- Wapres Gibran Rakabuming Raka meninjau infrastruktur dan mendorong percepatan pemulihan di Tapanuli Tengah, Sibolga, serta Tapanuli Selatan pada Jumat, 4 September 2026.
- Pemerintah daerah diminta berkolaborasi dengan pusat guna mempercepat penanganan hunian serta pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak banjir dan longsor.
SuaraSumut.id - Pemulihan pascabencana di Sumatera Utara dinilai tidak cukup hanya diukur dari pembangunan kembali rumah dan infrastruktur yang rusak.
Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat terdampak benar-benar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Wahyu Ario Pratomo mengatakan keberhasilan pemulihan harus dilihat dari sejauh mana kehidupan warga dapat kembali pulih, termasuk akses terhadap layanan dasar, pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas ekonomi.
"Ukuran keberhasilan pemulihan tidak boleh berhenti pada berapa rumah yang selesai dibangun atau berapa kilometer jalan yang telah diperbaiki," ujar Wahyu melansir ANTARA, Senin (7/9/2026).
Baca Juga:Kebakaran Pabrik Sabun KEK Sei Mangkei Bermula dari Lantai 3
Menurut Wahyu, perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat meninjau sejumlah lokasi pemulihan pascabencana di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada Jumat (4/9), menjadi hal penting.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran meninjau sejumlah fasilitas dan infrastruktur, mulai dari hunian warga, sekolah, jembatan, hingga infrastruktur pengendalian bencana.
Wahyu mengatakan proses pemulihan di sejumlah lokasi mulai menunjukkan perkembangan. Di Aek Parombunan, misalnya, sebagian hunian tetap telah diserahterimakan kepada warga, sementara pembangunan unit lainnya masih berlangsung.
Di Tapanuli Selatan, pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan hunian permanen bagi masyarakat yang masih berada dalam masa transisi pascabencana.
Namun, Wahyu mengingatkan pembangunan hunian harus berjalan beriringan dengan pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi warga.
Baca Juga:Imigrasi Sumut Lakukan Penandatanganan Pakta Integritas Seleksi Taruna Poltekimipas 2026
Menurut dia, rumah baru perlu didukung ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, sekolah, fasilitas kesehatan, transportasi, pekerjaan, serta pusat kegiatan ekonomi.
“Kalau rumah selesai tetapi warga kehilangan sumber penghidupan, maka secara substantif proses pemulihan belum selesai,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai penekanan Wapres Gibran agar pemulihan mencakup sektor pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas ekonomi masyarakat merupakan arah yang tepat.
Tak Sekadar Mengembalikan Kondisi Lama
Wahyu berharap proses rekonstruksi pascabencana tidak sekadar mengembalikan kondisi masyarakat seperti sebelum bencana. Menurutnya, pemulihan harus menjadi momentum untuk membangun kawasan yang lebih aman dan meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi potensi bencana berikutnya.
“Rekonstruksi tidak hanya mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi juga membuat masyarakat lebih aman dan lebih tangguh menghadapi risiko berikutnya,” katanya.
