Masyarakat Adat Pertahankan Wilayahnya dari Konsesi PT. TPL

Oni dan teman-teman melakukan perjalanan dari Soposurung, Balige, makam Sisingamangaraja. Dirinya merasa yakin saat sebelum keberangkatan dilakukan semacam ritual adat seperti doa agar selamat selama perjalanan menuju Jakarta.

Ditanya soal Gerak Tutup TPL dan Tim 11 aksi jalan kaki dari Sumatera Utara ke Istana Presiden, Dedy Armaya, Koordinator Corporate Communication PT. TPL menyatakan bahwa pada prinsipnya pihak perusahaan tetap menghargai aspirasi masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

"Setahu saya, kita negara hukum, bukan negara adat," kata Dedy Armaya.

Pada 7 Agustus 2021, Presiden Jokowi Widodo dalam video yang diunggah Sekretariat Kepresidenan, presiden menerima langsung aktivis lingkungan Togu Simorangkir di istana negara. Jokowi berjanji akan menindaklanjuti kerusakan lingkungan yang ada di danau toba.

Baca Juga: Luhut Hapus Indikator Kematian, PKS: Jangan-jangan Ada Pejabat Tak Percaya Covid

Presiden juga berjanji akan menyelesaikan konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat, kemudian akanmenindaklanjuti permintaan akan pengesahasan sejumlah wilayah adat.

"Ada 15 hutan adat akan selesai dalam bulan ini, Kira-kira 14 ribu hektar. Saya sudah sampaikan kepada Togu, yang 5 (wilayah adat) sudah ya…," katanya kepada peserta aksi di luar istana negara melalui video conference.

Penulis: Barita News Lumbanbatu

Penulis merupakan penulis lepas dengan focus isu lingkungan hidup, hutan dan masyarakat adat. Beliau juga adalah seorang pengacara publik.

[Reportase ini didukung Southeast Asia Rainforest Journalism Fund Pulitzer Center]

Baca Juga: AI Dapat Deteksi Tanda Psikopat Hanya dari Gerakan Kepala