Komnas HAM Temukan Banyak Masyarakat Adat Tak Dapat Perhatian Serius dalam Pembangunan IKN

SuaraSumut.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut banyak masyarakat adat tidak mendapatkan perhatian serius pemerintah dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Saurlin P Siagian kepada wartawan termasuk SuaraSumut.id usai acara "Climate Action Day 2023" di Gelanggang Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU), Minggu (10/12/2023).

"Komnas HAM menemukan banyak masyarakat adat yang tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah karena fokus pada pembangunan infrastruktur dan percepatan pembangunan gedung-gedung, jalan, dan bandara. Tapi kita lupa di sana ada banyak masyarakat adat," katanya.

"Menurut saya idealnya IKN harus merayakan eksistensi masyarakat adat. Jika itu terjadi maka akan menjadi sesuatu yang menarik bagi kita," sambungnya.

Menurut Saurlin, IKN tidak akan menarik jika hanya menghadirkan gedung-gedung seperti Jakarta atau New York. IKN semestinya bisa menghadirkan kekhasan budaya dan lingkungan. Hal tersebut bisa terjadi jika ada penghargaan terhadap masyarakat adat.

"Kita sudah merekomendasikan bahwa belasan masyarakat adat di sana mendapatkan haknya, dilindungi, diperhatikan dan dilestarikan," tegasnya.

Dirinya menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi tantangan paling besar pasca Covid-19. Hal ini pun menjadi tanggung jawab semua pihak.

"Pasca Covid 19 krisis yang paling berat dihadapi dunia dan Indonesia sebenarnya adalah perubahan iklim. Jadi ini tantangan paling besar yang ada pada abad ini dan harus menjadi tanggung jawab semua pihak," katanya..

Saurlin mengatakan korban dari krisis iklim sudah berjatuhan di mana-mana. Mulai dari petani sudah kehilangan arah menentukan musim tanam hingga nelayan tradisional sudah kehilangan kemampuan untuk menavigasi sumber-sumber ikan.

"Banyak juga pulau-pulau kecil sudah tenggelam, hutan sudah banyak yang hilang dan persebaran jenis penyakit baru. Hal ini akan sangat memengaruhi situasi di Indonesia pada khususnya," cetusnya.

Perubahan iklim ini, kata Saurlin, menjadi masalah terbesar yang dialami seluruh umat manusia di dunia. Dirinya menggambarkan kondisi ini seperti truk yang tak memiliki rem di jalan menurun.

"Komnas HAM sudah menyiapkan suatu mekanisme dan instrumen untuk memastikan korban iklim juga bisa mengadukan nasibnya untuk ke lembaga negara seperti Komnas HAM, dan untuk diurus oleh negara nantinya," katanya.

Dijelaskannya, Komnas HAM saat ini sudah menerima banyak pengaduan dari korban krisis iklim. Namun, pihaknya belum memiliki instrumen dan mekanisme terhadap pengaduan dari korban krisis iklim.

"Kita belum punya instrumen yang memadai untuk merespons-nya. Oleh karena itu, kita menyiapkan suatu mekanisme dan instrumen untuk memastikan korban iklim bisa mengadukan nasibnya ke lembaga negara seperti Komnas HAM dan untuk diurus oleh negara nantinya," jelasnya.

Bisa terhindar dari Krisis Iklim