SuaraSumut.id - Polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan kasus mafia tanah. Keempat tersangka berinisial MD (61) dan HEZ (55) merupakan mantan kepala desa, NU (58) dan NK (44) merupakan Ketua Kelompok Tani.
Mereka diserahkan ke Kejati Sumut bersama barang bukti, pada Kamis (17/12/2020).Tersangka diduga membuat dan menggunakan surat keterangan tanah yang tidak sah untuk menggugat hingga ke Mahkamah Agung.
Untuk barang bukti ada 95 surat tanah yang diduga dibuat dan digunakan keempat tersangka untuk mengklaim luas lahan 139,35 hektare di desa Sena dan Tumpatan Nibung milik PTPN II Tanjungmorawa.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, tersangka sudah mulai menggarap lahan PTPN II sejak tahun 2000. Di tahun 2015 diduga mulai melakukan pemalsuan surat-surat tanah.
Baca Juga:Polisi Gagalkan Perdagangan Kulit dan Tulang Harimau, 2 Pelaku Ditangkap
Mereka kemudian menggunakan surat-surat tanah tersebut untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
"Kebetulan di tanah ini akan dibangun Sport Centre. Kami tidak ingin ada sengketa di lahan ini sehingga ada kepastian hukum di objek tanah ini. Dengan begitu pembangunan Sport Centre yang akan menjadi kebanggaan Sumut tidak terhambat," kata Martuani.
Martuani menegaskan, hal ini merupakan awal dari pengembangan kasus mafia tanah di Sumut.
Ia menduga ada aktor yang menggerakkan para tersangka untuk melakukan gugatan hingga ke Mahkamah Agung.
Pihaknya memastikan Polda Sumut akan terus melakukan penyidikan hingga kasus-kasus pertanahan di Sumut terselesaikan.
Baca Juga:Kejari Padangsidimpuan Musnahkan Barang Bukti Kasus Kejahatan
"Ini merupakan entry point penting dalam perkara ini. Kami akan selidiki siapa dalang di belakangnya, karena dugaan kami ini ada aktor di belakang para tersangka," ujarnya.
Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
Kejati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu, pihaknya akan segera memproses perkara ini agar ada kepastian hukum akan lahan tersebut.
"Kita akan segera proses agar lahan tersebut memiliki kepastian hukum yang jelas dan pembangunan tidak terhambat," jelasnya.
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan, pengungkapan kasus-kasus tanah di Sumut akan memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Selain itu, konflik pertanahan karena klaim-klaim sepihak juga bisa teratasi.
"Kita butuh kepastian hukum sehingga tercipta keadilan terkait tanah. Dengan begitu tidak ada klaim sepihak yang menimbulkan konflik," pungkasnya.
