SuaraSumut.id - Kejati Sumut memeriksa dokumen PDAM Tirta Lihou Simalungun yang disita, terkait kasus dugaan korupsi proyek pemasangan sambung rumah (SR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah tahun 2018 dan 2019.
Kasi Penkum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian mengatakan, dokumen yang disita berupa alat bukti dan lainnya akan disimpulkan perkaranya oleh penyidik.
Dokumen yang telah disita tersebut tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan di media massa, karena bagian materi dari perkara dan harus dirahasiakan.
"Tim penyidik juga akan minta bantuan pihak BPK atau BPKP untuk melakukan audit mengenai kerugian negara akibat korupsi yang terjadi di PDAM Tirta Lihou Simalungun," katanya, dilansir dari Antara, Rabu (7/7/2021).
Baca Juga:Usia Sudah 35, Tony Sucipto Belum Tertarik Jadi Pelatih
Sebelumnya, tim penyidik Kejati Sumut melakukan penggeledahan Kantor PDAM Tirta Lihou di Kabupaten Simalungun. Penggeledahan juga dilakukan di rumah dinas Direktur PDAM.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan. Dalam perkara ini tim penyidik belum menetapkan tersangka.
Penggeledahan terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pada proyek pemasangan SR untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan total sebanyak 4.637 sambungan yang terdiri dari 2.637 SR tahun 2019, dan 2.000 SR tahun 2018.
Kemudian pemungutan liar dalam pemasangan SR kepada MBR yang dilakukan oleh PDAM Tirta Lihou Simalungun.
Total dana hibah yang dikelola untuk pemasangan SR-MBR mencapai Rp 14.100.000.000 yang terdiri dari hibah senilai Rp 6.000.000 pada tahun 2018, dan hibah senilai Rp 8.100.000.000 pada tahun 2019.
Baca Juga:Cegah Penyebaran COVID-19, Skuad PSS Sleman Rutin Lakukan Swab Test
