SuaraSumut.id - Produk usaha masyarakat di Aceh tidak harus menggunakan logo halal yang dikeluarkan oleh Kemenag. Pasalnya, Aceh memiliki keistimewaan dan bisa menentukannya sendiri.
Demikian dikatakan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali, melansir Antara, Selasa (15/3/2022).
"Memang UUPA membenarkan Aceh istimewa dalam hal ini, jadi kita masih bisa memakai logo lama, dan belum ada perubahan dari Pemerintah Aceh," katanya.
Ia mengatakan, dalam qanun (peraturan daerah) Aceh juga telah disampaikan bahwa ada perumusan untuk label baru sertifikat halal. Namun demikian, memang sejauh ini belum ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Baca Juga:3 Legenda yang Pernah Kenakan Nomor 5 di Timnas Indonesia, Nomor yang Ingin Dipakai Sandy Walsh
"Untuk logo halal terserah kita di Aceh, sekarang masih berlaku logo seperti biasa," katanya.
Ia mengatakan, jika ada produk dari Aceh baik UMKM maupun berskala besar ingin ke tingkat nasional, maka harus mengikuti ketentuan label yang baru ditetapkan Kemenag.
"Tetapi, jika hanya produk untuk di Aceh tidak menjadi masalah dan boleh menggunakan logo sendiri," katanya.
Ia mengatakan, label halal baru merupakan amanah UU yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Meski sertifikasi produk halal dikeluarkan BPJPH, namun untuk kriteria halalnya oleh MUI.
Dirinya meminta masyarakat tidak harus berpolemik terkait label halal baru tersebut, karena Aceh memiliki ketentuan sendiri.
Baca Juga:TelkomGroup Bersama Pemerintah Siap Wujudkan Infrastruktur SKKL Berkualitas
Lem Faisal juga menghimbau kepada pelaku usaha di Aceh yang belum membuat sertifikasi halal untuk segera mengurusnya. Karena hal ini penting sesuai anjuran agama Islam.
