facebook

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Mahfud MD Janji Akan Tuntaskan Persoalan Mafia Tanah

Suhardiman Senin, 23 Mei 2022 | 14:03 WIB

Mahfud MD Janji Akan Tuntaskan Persoalan Mafia Tanah
Menko Polhukam Mahfud MD. [Istimewa]

pemerintah telah mendengar banyak kasus mafia tanah yang telah merampas tanah masyarakat dan juga tanah negara.

SuaraSumut.id - Menko Polhukam Mahfud MD berjanji akan menuntaskan persoalan mafia tanah. Salah satu dengan membentuk tim lintas kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Mafia-mafia juga akan kami selesaikan dan kami sudah sepakat untuk segera membentuk tim lintas kementerian dan lembaga, termasuk KPK, untuk melakukan prosedur dan melakukan penilaian atas ini semua. Saya akan tindak lanjuti," kata Mahfud MD, melansir Antara, Senin (23/5/2022).

Mahfud MD juga menjamin pemerintah dan aparat penegak hukum akan tegas menindak siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana mafia tanah.

"Kami sekarang akan tegas kalau ada indikasi pidananya, lalu bekerja di tingkat bawah sampai ke atas. Kejaksaan Agung akan melakukan tindakan tegas untuk melakukan penyidikan hingga putusan pengadilan yang sudah inkrah sekali pun akan kami tingkatkan perdatanya," katanya.

Baca Juga: Debut di SEA Games Raih Medali Perak dan Perunggu, Iqbal Suka Tembak-tembakan sejak Kecil

Mahfud mengatakan, pemerintah telah mendengar banyak kasus mafia tanah yang telah merampas tanah masyarakat dan juga tanah negara.

Bahkan dalam beberapa kasus, kata Mahfud MD, mafia tanah kerap memenangkan perkara persoalan kepemilikan tanah di pengadilan.

"Orang nggak pernah menjual tanahnya tiba-tiba sudah dimiliki orang lain. Ketika ditanyakan, disuruh menggugat ke pengadilan; ketika di pengadilan, dikalahkan. Itu yang banyak (terjadi)," katanya.

Presiden Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk menuntaskan hak rakyat yang menyangkut kepemilikan tanah.

"Jika pemerintah memiliki kewajiban pembayaran atas hak atau kepemilikan tanah kepada masyarakat, maka itu harus diselesaikan," jelasnya.

Baca Juga: Direktur Riset IPS Arman Salam Minta Presiden Jokowi Segera Proses Pemekaran Bogor Barat, Ini Alasan dan Potensinya

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait