SuaraSumut.id - Pelaksana Tugas (Plt) Menpan RB Mahfud MD menyatakan, birokrasi yang korup dapat menghambat kerja pelayanan publik.
Demikian dikatakan Mahfud saat meresmikan mal pelayanan publik (MPP) di empat kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, Jumat (19/8/2022).
"Budaya birokrasi kita yang lama, kalau membuat orang susah itu senang. Kalau ada orang minta dilayani disuruh nunggu, suruh datang dua hari lagi, dua hari kemudian datang masih belum selesai, namun setelah dikasih amplop di bawah meja langsung selesai. Itu birokrasi korup namanya sehingga menghambat kerja pelayanan publik. Padahal negara ini dibentuk untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani," katanya melansir Antara, Sabtu (20/8/2022).
Mahfud menekankan bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta dilayani masyarakat. Di dalam mal pelayanan publik, kata Mahfud, pemerintahan lintas sektor, lintas lembaga negara, pusat dan daerah, bahkan swasta, serta lembaga nonprofit lainnya telah berkonsolidasi, sehingga menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, aman, nyaman, dan terjangkau.
"Semangat kolaborasi ini yang harus terus diperkuat sehingga integrasi pelayanan publik dapat terwujud, baik secara sistem maupun secara budaya kerja," katanya.
Dirinya berharap seluruh pihak terkait agar ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan birokrasi yang sederhana dan terintegrasi melalui kehadiran mal pelayanan publik.
"Peran para pemimpin penyelenggara pelayanan publik sangat penting untuk memulai budaya kerja 'collaborative governance', sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Kolaborasi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan modernisasi pelayanan publik sebagaimana harapan masyarakat," kata Mahfud.
Baca Juga:Luis Milla Resmi jadi Pelatih Persib Bandung, Ini 3 Alasan Dibaliknya
