SuaraSumut.id - Masa sanggah Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara (Sumut) non aktif, Syahrin Harahap berakhir hari ini, Rabu (5/10/2022). Diketahui, masa sanggah selama 14 hari terhitung tanggal 21 September 2022.
Kabarnya, sanggahan tertulis Syahrin Harahap sendiri diantar langsung oleh salah seorang pejabat UIN Sumut ke Kementerian Agama pada pekan lalu ditolak.
Syahrin Harahap telah diundang Kementerian Agama untuk hadir ke Kantor Kemenag di Jakarta dalam rangka serah terima jabatan.
Mengutip Digtara.com - jaringan Suara.com, jabatan Rektor UIN Sumut akan diserahterimakan dari rektor non aktif Syahrin Harahap ke Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk Kementerian Agama.
Baca Juga:Heboh Kabar Rektor UIN Sumut Dinonaktifkan, Pangkatnya Diturunan dari Guru Besar ke Lektor Kepala
Informasi akan dilakukannya serahterima jabatan Rektor UIN Sumut pada Rabu (5/10/2022), sesuai dengan batas akhir masa sanggah Rektor UIN Sumut nonaktif Syahrin Harahap selama 14 hari terhitung tanggal 21 September 2022 telah berakhir.
Sesuai keterangan Juru Bicara Kementerian Agama Anna Hasbie sebelumnya, jika dalam rentang waktu 14 hari Syahrin Harahap tidak menyampaikan upaya administratif (sanggahan), atau mengajukan namun ditolak, maka hukuman disiplin (hukdis) yang dijatuhkan Kemenag berlaku efektif pada hari ke-15.
Dijelaskan Anna Hasbie, jika hukdis telah efektif, maka jabatan Syahrin Harahap turun satu tingkat dari Guru Besar menjadi Lektor Kepala.
Jika Lektor Kepala, maka Syahrin otomatis tidak memenuhi syarat sebagai Rektor UIN Sumatera Utara.
“Jika sudah tidak memenuhi syarat, maka Menag bisa menonaktifkan Pak Syahrin dari jabatannya sebagai rektor,” tegas Anna.
Baca Juga:Eks Rektor UIN Sumut Korupsi Pembangunan Kampus Divonis 2 Tahun Penjara
Hal itu, ujarnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 68 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PMA No 17 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah. Pasal 11 ayat 2 PMA 68 memberi kewenangan kepada Menag untuk memberhentikan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atau PTKN.
- 1
- 2
