"Kami mengecam tindakan Yayasan atau Rektorat Unpri yang berlaku semena-mena terhadap para mahasiswanya. Kita kan tahu bahwasanya kebebasan berserikat berkumpul itu dilindungi undang-undang, kenapa ketika mahasiswa mengkritisi kebijakan kampusnya malah diancam untuk di drop out, dicabut beasiswanya," ucapnya.
Adanya ancaman ini, kata Andreas menjadi preseden buruk bagi institusi pendidikan. Ia mengatakan para mahasiswa ini bukan kerbau, bukan peliharaan bukan ternak yang harus digiring sesuai dengan keinginan si penggembalanya
"Mahasiswa ini di-didik, ditempa supaya memiliki landasan pemikiran sehingga ke depannya mereka berhasil menjalankan Tri Dharma perguruan tinggi tersebut," tuturnya.
Oleh sebab itu, GMNI Medan meminta Kementrian Pendidikan dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I Sumatera Utara (Sumut) untuk memberikan atensinya terhadap permasalahan di sini.
"Ini harus menjadi evaluasi LLDIKTI wilayah I khususnya Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Menteri Nadiem Makarim," harapnya.
Sementara, pihak Unpri Medan belum mau memberikan penjelasan mengenai kisruh kebijakan parkir bagi mahasiswa dan ancaman pemecatan bagi mahasiswa yang protes.
Humas Unpri Medan Devi Marlin mengatakan nanti akan menghubungi awak media untuk memberikan penjelasan mengenai hal tersebut.
"Kalau sekarang gak mau komentar," ujarnya ketika dikonfirmasi SuaraSumut.id, Kamis (15/6/2023) malam.
Namun, ketika dikonfirmasi ulang lewat selular, pada Jumat (16/6/2023) sore, Devi belum juga memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dilayangkan tidak berbalas.
Baca Juga:Update Kasus Pengusiran Wartawan, 9 Saksi Diperiksa Polda Sumbar
Kontributor : M. Aribowo
