SuaraSumut.id - Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menekankan perlunya ketegasan pemerintah dalam menyikapi kedatangan pengungsi Rohingya di Sumatera Utara.
Menurut Baskami, kedatangan pengungsi Rohingya itu diduga merupakan andil beberapa oknum pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional, yang melibatkan beberapa negara. Ada dugaan kuat mereka (para pengungsi) menjadi korban penyelundupan maupun perdagangan manusia harus diusut," katanya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (6/1/2023).
Politisi PDI Perjuangan ini meminta TNI dan Polri memperkuat penjagaan pada batas-batas wilayah, perairan di sekitar Sumut.
"Menurut saya, selama belum ada ketegasan dan penanganan serius, maka harus dibatasi kedatangan para pengungsi. Untuk kemudian kita menunggu kebijakan pemerintah pusat secara langsung," ujarnya.
Baskami mendesak Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) serta Organisasi Migrasi Internasional (IOM) dalam penanganan masalah Rohingya.
"Di Sumut selain Rohingya juga ada pengungsi lainnya dari negara-negara konflik, seperti Afganistan, Irak, Suriah dan beberapa kali mereka mendatangi DPRD Sumut meminta kejelasan UNHCR untuk dapat masuk ke negara ketiga seperti Amerika, Selandia Baru, Australia dan Kanada," ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa permasalahan pengungsi ini, merupakan persoalan global yang mencakup lintas negara yang melibatkan sejumlah negara besar.
Baskami berkeyakinan bahwa pemerintah sedang mencari solusi terbaik atas nasib para pengungsi.
"Saya tekankan sekali lagi, kepentingan nasional kita adalah yang paling utama," katanya.
