SuaraSumut.id - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini banyak menerima aduan bahwa penerima bantuan sosial (bansos) pada Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran.
Risma menyebut bahwa bantuan sosial itu banyak ditujukan kepada keluarga lurah dan kepala desa.
“UU data (penerima manfaat) itu ada di pemda, lalu pemda meminta ke desa atau kelurahan. Kami banyak dikomplain karena itu keluarganya kepala desa, lurah dan sebagainya," kata Risma, Rabu (16/5/2021).
Untuk itu, saat ini pihaknya sedang melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Proses pemutakhiran data tersebut sekarang saat ini sudah mencapai 90%.
Baca Juga:Raffi Ahmad Keluhkan Nagita Slavina yang Mulai Jarang Mandi
“Saat ini pembenahan data sudah 90 persen. Kami saat ini sedang melakukan pemetaan-pemetaan karena di dalam PKH unsurnya sangat beragam misalnya ada anggota yang disabilitas maka akan mempengaruhi penerimaan-penerimaan,” terang mantan Wali Kota Surabaya ini.
Risma mengaku, pihaknya akan membuka usulan tersebut teruntuk desa hingga struktur terkecil seperti RT dan RW.
"Untuk itu, ke depan usulan itu akan kami buka mulai dari desa, kelurahan, RT, RW itu akan bisa dipantau oleh siapa saja," tandasnya.
