SuaraSumut.id - Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jumat (1/10/2021).
Mereka menolak dan mengecam pemecatan 57 pegawai KPK. Pasalnya, pemecatan dengan alasan klise itu adalah bentuk arogansi dan pelemahan KPK sebagai lembaga yang akan menjawab asa masyarakat dari belenggu praktik korupsi.
"Kami datang dengan tujuan menyampaikan kekecewaan dan duka terhadap pelemahan KPK, serta segelintir pemimpin yang begitu mesra dengan oligarki," kata koordinator aksi, Farouzi Zufri Lubis.
Baca Juga:Genelia D'Souza Marah Suami Cium Tangan Preity Zinta, Ini yang Sebenarnya Terjadi
Ia menilai, pemecatan dengan alasan tidak memenuhi syarat lantaran tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), mengindikasikan sebagai upaya pelemahan.
Apalagi, kata Farouzi, tes TWK hanya sebagai akal-akalan pimpinan KPK untuk menyingkirkan para pegawai yang menurut penilaian ORI cacat formil.
"Kami merasa kecewa saat ini yang semakin jelas terjadi proses pelemahan dengan dipecatnya pegawai yang secara integritas dan kapasitas berkontribusi dalam setiap pemberantasan korupsi," katanya.
Untuk itu, aksi unjuk rasa yang digelar sebagai bentuk pernyataan sikap mahasiswa menyikapi persoalan di tubuh KPK.
Mereka meminta Presiden Joko Widodo menunjukkan sikap keberpihakannya kepada pemberantasan korupsi dengan ambil andil menyelesaikan pelemahan KPK.
Baca Juga:Menpora Amali Senang PON XX Beri Dampak Positif terhadap Ekonomi Masyarakat Papua
"Kita meminta KPK kembali pada trahnya sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi bukan Komisi Perlindungan Korupsi. Meminta Presiden Joko Widodo turut andil menyelesaikan persoalan ini karena ini bukan persoalan kecil dan biasa," pungkasnya.
Kontributor : Muhlis
