Menurut Quadi, mestinya polisi menahan para tersangka agar tidak menimbulkan multitafsir bagi khalayak.
"Kalau publik melihatnya karena ini memang menjadi isu nasional, bahkan disoroti internasional. Alangkah baiknya supaya tidak ada tafsir di publik maka penyidik menahan (tersangka)," katanya.
"Karena apa? Karena untuk mengurangi arus multitafsir soal kooperatif tadi dan juga mempertimbangkan bagaimana potensi delapan tersangka ini bisa menghilangkan bukti dan menyelewengkan atau mempengaruhi narasi narasi kesaksian. Harusnya ditahan kalau itu pertimbanganya," katanya.
Quadi menyampaikan, kasus kerangkeng manusia bukan hanya peristiwa tindak pidana murni. Ia menduga ada terjadi pelanggaran HAM berat.
Baca Juga:Yayasan Tifa: RUU PDP Harus Atur Tentang Otoritas PDP yang Independen dan Tunggal
"Peristiwa ini saya anggap secara substantifnya, idealnya bukan pendekatan hukum pidana tapi juga penyidik bersama dengan Komnas HAM mengarahkan bagaimana (mengungkap) sisi aktor pelanggaran HAM," jelasnya.
Dirinya mendorong Komnas HAM untuk mengambil kasus tersebut.
"Supaya ini dijadikan sebagai upaya pendekatan hak azasi manusia yang lebih dominan di dalam peristiwa ini," pungkasnya.
Diberitakan, Ditreskrimum Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus kerangkeng manusia tersebut. Salah satu tersangka adalah Dewa Perangin Angin, putra sang bupati.
Tujuh tersangka dijerat dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 Tahun Penjara. Mereka adalah Dewa Perangin Angin, HS, IS, TS, RG, JS, dan HG.
Baca Juga:Link Live Streaming Persebaya vs Borneo FC di BRI Liga 1 Segera Berlangsung
Sedangkan dua tersangka lainnya selaku penampung dijerat dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dengan ancaman 15 tahun penjara. Mereka yakni SP dan TS.
